TIMES SEMARANG, SEMARANG – Di tengah kultur politik yang kerap menonjolkan kehadiran simbolik dan pencitraan publik, gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi justru bergerak di jalur berbeda. Menjelang satu tahun masa kepemimpinannya, pendekatan kerja yang minim sorotan dan berorientasi pada hasil mulai mendapat perhatian, sekaligus apresiasi, dari lintas fraksi DPRD Jawa Tengah.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Ida Nurul Farida, menegaskan bahwa kinerja gubernur dan wakil gubernur tidak bisa diukur semata dari frekuensi kehadiran di tengah masyarakat. Menurutnya, tolok ukur utama adalah keberhasilan program dan dampak nyata yang dirasakan publik.

Ia mencontohkan sejumlah capaian seperti penurunan angka kemiskinan, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembukaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, pemberian insentif bagi guru agama, hingga pembangunan pondok pesantren.

“Model kepemimpinan Pak Gubernur memang bukan pencitraan. Beliau bersama Wakil Gubernur Taj Yasin fokus pada kerja-kerja substansial. Program-program itu mungkin tidak selalu terlihat atau populer, tetapi manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Farida, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Senin (2/2/2026).

Menanggapi kritik sebagian warganet di media sosial, Farida menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Menurutnya, pro dan kontra terhadap kinerja kepala daerah merupakan konsekuensi kepemimpinan, karena tidak mungkin semua pihak merasa puas.

“Kalau menanggapi netizen tidak ada habisnya. Fokus saja pada substansi. Ada yang puas dan ada yang tidak, itu pasti. Yang penting pemerintah menjalankan program sesuai rencana, dan OPD sudah melaksanakannya sekitar 95 hingga 97 persen,” ujarnya.

Farida juga menyoroti kesibukan gubernur dan wakil gubernur dalam menangani rangkaian bencana alam yang melanda Jawa Tengah sejak akhir 2025. Sejumlah daerah seperti Banjarnegara, Cilacap, Kudus, Jepara, Pati, Grobogan, Pekalongan, Pemalang, hingga Purbalingga dilanda banjir dan longsor secara beruntun.

Apresiasi serupa disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Tengah, Messy Widiastuti. Legislator berlatar belakang dokter dari daerah pemilihan Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes ini menilai Gubernur dan Wakil Gubernur telah membagi tugas secara ideal, khususnya saat turun langsung ke lokasi bencana.

Ia juga menilai komunikasi keduanya berjalan baik, sebagaimana terlihat saat penanganan bencana di wilayah Muria hingga Purbalingga. “Semoga kinerja yang sudah baik ini dapat terus dilanjutkan dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya,” kata Messy.

Terkait program kerja, Messy memberikan apresiasi terhadap pembangunan sekolah rakyat yang dinilai mampu meringankan beban pendidikan masyarakat, karena kebutuhan makan, seragam, hingga asrama ditanggung pemerintah. Ia juga menilai sejumlah proyek pembangunan mulai menunjukkan hasil sesuai perencanaan.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Tengah, Padmasari Mestikajati, mengungkapkan pandangan senada. Ia mengapresiasi kinerja gubernur dan wakilnya di tengah kondisi Jawa Tengah yang dilanda banyak bencana alam, serta keterbatasan anggaran akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Meski ruang fiskal terbatas, Padmasari menilai Gubernur Ahmad Luthfi mampu melakukan akselerasi sehingga program kerja tetap berjalan. Ia juga menyambut positif program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, termasuk keberadaan rumah perlindungan perempuan di tingkat bawah untuk mencegah serta menangani kasus pelecehan dan kekerasan.

Menanggapi kritik warganet terkait gaya kepemimpinan, Padmasari menegaskan bahwa kinerja kepala daerah tidak bisa diukur hanya dari kehadiran fisik di masyarakat. “Kinerja diukur dari realisasi program yang direncanakan bersama DPRD. Saat bencana, BPBD provinsi dan dinas terkait turun langsung. Secara personal, tidak mungkin gubernur hadir terus-menerus karena cakupan wilayah Jawa Tengah sangat luas,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah gubernur yang melibatkan kalangan akademisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis riset, seperti yang dilakukan di wilayah Grobogan. (*)