TIMES SEMARANG, JAKARTA – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan bahwa penguatan perhutanan sosial, konservasi sumber daya alam (SDA), dan program pembangunan kehutanan merupakan kunci kebangkitan ekonomi hijau Indonesia.

“Pemerintah akan terus memperkuat perhutanan sosial sebagai strategi nasional untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjaga kelestarian hutan,” ujar Rohmat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

8,3 Juta Hektare Perhutanan Sosial

Secara nasional, capaian perhutanan sosial telah mencapai kurang lebih 8,3 juta hektare, melibatkan lebih dari 1,4 juta kepala keluarga penerima manfaat. Program ini, kata Rohmat, bukan hanya membuka akses kelola hutan bagi masyarakat, melainkan juga memberikan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.

“Perhutanan sosial memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, dengan pemanfaatan yang bertanggung jawab dan tidak merusak kelestariannya,” tambah Rohmat.

Contoh dari Maluku: Hutan Jadi Sumber Nilai Ekonomi

Wamenhut mencontohkan Provinsi Maluku sebagai salah satu daerah dengan capaian nyata. Hingga kini, pemerintah telah menerbitkan 171 unit SK Persetujuan Perhutanan Sosial seluas kurang lebih 240 ribu hektare, melibatkan lebih dari 33 ribu kepala keluarga. Dari program tersebut, terbentuk 533 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mencatatkan nilai transaksi ekonomi tahun 2025 sebesar Rp3,85 miliar.

Lebih jauh, Maluku bahkan mencatat sejarah dengan melepas ekspor perdana hasil hutan bukan kayu (HHBK). Produk yang dikirim meliputi 30 ton getah damar ke India senilai Rp570 juta serta 15 ton rempah pala ke China melalui Surabaya senilai Rp1,5 miliar. Pelepasan dilakukan dari Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon.

“Maluku diharapkan menjadi contoh bagaimana hutan dapat dikelola secara lestari dan berkelanjutan oleh masyarakat adat,” kata Rohmat.

Produk ekspor ini berasal dari berbagai wilayah hutan rakyat dan adat, antara lain Hutan Desa Rambatu, Hutan Desa Morella, HKM Tawanesiwa, HKM Soribang, serta Hutan Adat Hutumuri.

Serap Tenaga Kerja Lokal

Selain menambah devisa negara, ekspor HHBK tersebut juga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Sedikitnya 36 perempuan lokal terlibat dalam proses sortir pala, dengan penghasilan rata-rata Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Rohmat menegaskan, inisiatif ini menandai babak baru pengelolaan hutan di Maluku, di mana aspek ekonomi, ekologi, dan sosial berjalan seiring demi mewujudkan visi ekonomi hijau nasional. (*)