TIMES SEMARANG, SEMARANG – Di tengah pemangkasan dana desa yang kian terasa, para kepala desa di Kabupaten Banyumas menyampaikan langsung aspirasi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Aspirasi tersebut mencakup pemerataan bantuan keuangan (Bankeu) dan bantuan gubernur (Bangub), persoalan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga polemik relokasi Puskesmas Cilongok II.

Seluruh aspirasi itu disampaikan dalam pertemuan Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis (5/2/2026).

Ketua Umum Satria Praja Kabupaten Banyumas, Saifuddin, menyebut isu paling mendesak adalah penurunan signifikan dana desa dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat desa membutuhkan dukungan lebih konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Saat ini dana desa terjun bebas. Praktis daerah harus berupaya bagaimana membangun desa. Harapan kami Bangub menjadi penting, paling tidak ada pemerataan untuk setiap desa,” ujar Saifuddin.

Persoalan kedua berkaitan dengan pelaksanaan KDMP. Sejumlah desa menghadapi kendala, mulai dari status tanah, pengurugan, hingga aspek bangunan. Saifuddin menekankan perlunya kejelasan regulasi, pendampingan, dan pelatihan agar kepala desa tidak terjebak persoalan hukum. Menurutnya, KDMP merupakan program strategis untuk menggerakkan perekonomian desa.

“Banyak desa terpencil dengan jumlah penduduk sedikit dan tidak memiliki tanah kas desa. Kalau dipaksakan harus punya gedung sendiri, itu berpotensi mubazir. Model penggabungan seperti di Purworejo bisa menjadi solusi,” jelasnya.

Aspirasi ketiga menyangkut relokasi Puskesmas Cilongok II. Saifuddin menyebut telah terbit surat penetapan relokasi tertanggal 19 September 2025 yang menetapkan Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, sebagai lokasi baru. Namun, belakangan muncul keputusan berbeda dari Bupati Banyumas yang memindahkan lokasi relokasi tersebut.

Menanggapi berbagai aspirasi itu, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Untuk Bankeu dan Bangub, ia meminta agar desa-desa yang belum menerima bantuan dapat diusulkan melalui anggaran perubahan. Ahmad Luthfi menegaskan tidak ingin upaya kepala desa dalam membangun wilayahnya terhambat keterbatasan anggaran.

“Bangub itu tolong diupayakan semua desa terakomodir,” kata Ahmad Luthfi kepada Kepala Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso.

Terkait KDMP, Ahmad Luthfi juga menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistyo Bramiyanto, untuk memberikan penjelasan langsung kepada perwakilan kepala desa.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, saat ini terdapat 8.523 KDMP di Jawa Tengah yang telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.230 KDMP atau sekitar 74 persen telah beroperasi, dengan jumlah anggota sekitar 200 ribu orang dan total modal terkumpul mencapai Rp34,1 miliar.

Selain itu, sekitar 4.600 Koperasi Merah Putih dibangun oleh TNI, dengan lebih dari 200 unit telah beroperasi penuh. Sebanyak lebih dari 17 ribu pengurus KDMP di Jawa Tengah juga telah mendapatkan pelatihan secara berkala.

Dalam operasionalnya, setiap KDMP diarahkan pada tujuh unit usaha yang telah ditetapkan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan setiap KDMP memiliki karakteristik dan potensi berbeda. KDMP yang telah berjalan sebagian besar bergerak pada kearifan dan potensi lokal.

“KDMP ini program nasional, jangan sampai elek-elekan. Pendampingan itu penting. Kalau tidak punya lahan, bisa digabung, jangan sak klem, harus disesuaikan dengan kemampuan desa,” tegas Ahmad Luthfi.

Sementara terkait relokasi Puskesmas Cilongok II, Ahmad Luthfi meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk mengklarifikasi alasan pemindahan lokasi relokasi.

“Bupati punya kewenangan dan itu harus dihargai. Nanti coba dibantu komunikasi dengan Dinkes,” ujarnya. (*)

Catatan Editor (Opsional):
– Istilah daerah “sak klem” dipertahankan sebagai kutipan langsung narasumber.
– Data KDMP dan angka investasi disajikan apa adanya tanpa penambahan interpretasi editorial.