TIMES SEMARANG, SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 1.565 kali dari periode Januari hingga 19 September 2025. Total omzet yang berhasil dicapai dari penjualan bahan pokok tersebut mencapai Rp37 miliar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, Dyah Lukisari, menegaskan bahwa ini merupakan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. “Ini adalah upaya kami dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan,” kata Dyah Lukisari di Semarang, Jumat (19/9/2025).

Ribuan kegiatan GPM ini dapat terselenggara berkat kolaborasi antara Pemprov Jateng dengan pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, BUMD seperti PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) dan Bank Jateng, serta Bulog. Dyah menyebutkan bahwa sebaran lokasi GPM telah menjangkau seluruh wilayah di Jawa Tengah.

Komoditas yang dijual dalam gerakan ini antara lain beras, jagung, minyak goreng, daging, dan bahan pokok lainnya dengan harga yang dijual di atas Harga Acuan Pembelian (HAP).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Jateng, Sri Brotorini, menambahkan bahwa GPM juga digelar di berbagai lokasi strategis, termasuk di kawasan industri. “GPM dilaksanakan di sejumlah tempat, termasuk dilaksanakan di pabrik-pabrik dengan sasaran para pekerja,” ujarnya.

Selain GPM, upaya lain Pemprov Jateng untuk menjaga stabilitas adalah melalui fasilitasi distribusi pangan. Program ini ditujukan untuk mendukung operasional kios pangan murah dan melakukan intervensi pada komoditas pokok yang mengalami defisit di Jateng.

“Untuk kios pangan murah ada 428 unit, terdiri atas kios pangan masyarakat dan usulan dari Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih,” jelasnya.

Sri mengkui bahwa partisipasi Kopdes Merah Putih masih perlu ditingkatkan. Dari total 8.523 koperasi di Jateng, baru sekitar 64 koperasi yang mengajukan proposal, dan hanya 46 koperasi yang telah terealisasi menggunakan dana fasilitasi distribusi pangan. “Kopdes masih sedikit. Kami akan terus dorong Koperasi Merah Putih bisa eksis, nantinya didukung dana fasilitasi distribusi yang ada di Dinas Ketahanan Pangan,” lanjutnya.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa GPM dan fasilitasi distribusi pangan adalah bukti kehadiran negara untuk mendukung daya beli masyarakat. Ke depannya, ia menyiapkan langkah jangka panjang dengan menciptakan konektivitas antar produk unggulan kabupaten/kota dan berupaya agar Jateng dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri. “Terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan dan lainnya yang sudah membuat terobosan GPM,” katanya.