SEMARANG – Bupati nonaktif Pati, Sudewo, didakwa menerima uang Rp2,4 miliar terkait proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati pada kurun waktu 2025 hingga 2026.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin, menyebut Sudewo diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pengisian perangkat desa tersebut.

Menurut jaksa, para calon perangkat desa diwajibkan menyetorkan sejumlah uang sebagai syarat tidak resmi untuk bisa lolos dalam seleksi jabatan.
Dalam perkara tersebut, lanjut dia, terdapat tiga kepala desa yang juga diadili yang berperan mengumpulkan uang setoran.

Ketiga kades tersebut masing-masing Kades Karangrowo, Abdul Suyono; Kades Arumanis, Sumarjiono; dan Kades  Sukorukun, Karjan.

Baca juga

Bupati Pati Didakwa Jual Beli Jabatan Perangkat Desa Rp2,4 Miliar

Para calon perangkat desa, kata dia, diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah uang yang besarannya Rp165 juta hingga Rp225 juta per orang.

Jaksa menyebut terdapat 15 calon perangkat desa yang menyetorkan sejumlah uang yang besarannya antara Rp130 juta hingga Rp165 juta per orang.

"Uang yang harus disetor tersebut kemudian dikumpulkan di Abdul Suyono yang merupakan representasi Bupati Pati Sudewo," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Edwin Pudtono itu.

Terdakwa Sudewo dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga

Polda Riau Pecat Tidak Hormat 12 Personel Pelanggaran Berat

Dalam perkara dugaan korupsi tersebut, terdakwa Sudewa juga didakwa menerima suap dan gratifikasi dalam proyek di DJKA Kementerian Perhubungan dengan total Rp3,8 miliar dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR.

Terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa Sudewo akan mengajukan eksepsi pada persidangan yang akan datang.(*)